Jateng “Kawinkan” Penghargaan LHKPN

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memberi penghargaan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk keempat kalinya. Kali ini Pemprov Jateng raih penghargaan penerapan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terbaik.

Penghargaan diserahkan oleh Pimpinan KPK Basaria Panjaitan pada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di acara puncak peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2018 di Hotel Bidakara Jakarta, Rabu (5/12/2018).

Ganjar mengatakan terus berupaya menularkan virus pencegahan korupsi pada jajarannya. Sebagai salah satu indikator, pelaporan LHKPN diharapkan mampu mengubah perilaku sehingga pembangunan pemerintahan yang bersih bisa tercapai.

Ada dua jurus yang diterapkan Ganjar pada jajarannya dibalik keberhasilannya dalam pemberantasan perilaku korup di lingkungan pemerintahan. Tertib melakukan pelaporan harta kekayaan dan pengelolaan gratifikasi secara bijak.

“LHKPN itu adalah salah satu indikator untuk membangun sistem pemerintahan yang bersih serta mengubah perilaku. Kalau itu sudah (LHKPN) kita tenang-tenang saja,” kata Ganjar.

Pemprov Jawa Tengah tercatat telah menerima penghargaan terbaik dari KPK keempat kali berturut-turut. Yang pertama tahun 2015, Pemprov Jateng memperoleh penghargaan dari KPK dalam pengendalian gratifikasi dengan jumlah laporan gratifikasi terbanyak.

Tahun 2016 KPK memberikan penghargaan pencegahan gratifikasi pada Pemerintah Provinsi Jateng. Kategori yang diperoleh yaitu Pemerintah Daerah dengan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik. Pada 2017 Jateng dinyatakan sebagai pemerintah daerah dengan tingkat kepatuhan LHKPN terbaik.

Penghargaan itu ungkap Ganjar tidak terlepas dari upaya reformasi birokrasi yang sudah dilakukannya sejak 2014 dengan diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Jateng Nomor 770/4 tentang ketentuan pelaporan LHKPN. SK tersebut mewajibkan seluruh pejabat Pemprov Jateng eselon I-IV, Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMD Jateng untuk melaporkan harta kekayaan mereka ke KPK.

Selain mendorong jajarannya, dia juga mendorong seluruh elemen masyarakat Jawa Tengah melaporkan LHKPN. Selain itu Ganjar juga terus berupaya agar gratifikasi bisa dikelola dengan baik. Dua hal itu menurut Ganjar merupakan jurus ampuh pemberantasan korupsi. Dia berharap, contoh perilaku-perilaku tidak korup tersebut perlu terus ditunjukkan.

“Selain itu tetek-bengeknya kita siapkan, memperbaiki sistem, tidak ada pungli, online sistem, ini kita sampaikan terus kepada teman-teman untuk memperbaiki. Sehingga pemerintahan bersih bisa terwujud,” katanya.

Lebih gembira lagi, Ganjar mengatakan kesadaran masyarakat Jateng melaporkan LHKPN cukup tinggi. Selain itu pola komunikasi seluruh elemen juga terbangun secara kondusif. Namun Ganjar memberi catatan, meskipun sumbangsih pengusaha dalam pembangunan sistem pemerintahan yang bersih itu cukup besar, namun untuk dia mewanti-wanti untuk mengurangi pertemuan face to face antara pemangku kebijakan dengan pengusaha.

“Pengusaha melaporkan, pungli dilaporkan termasuk sistem apa yang mesti dipakai kita perbaiki, termasuk investasi yang bagus, namun mulai dikurangi orang ketemu orang. Orang ketemu orang kalau konsultasi mengalami kesulitan saja, karena itu sangat efektif mengurangi korupsi,” tandasnya.