Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo meminta Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo turun tangan terkait Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK Jawa Tengah untuk siswa keluarga miskin (gakin). Kader PDI Perjuangan itu mengaku tidak dapat banyak membantu karena pengelolaan SMA/SMK sudah ditangani Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Rudy berharap Pemprov Jateng meninjau ulang PPDB SMA di Solo meski proses seleksi siswa baru itu telah ditutup Jumat (6/7) kemarin. Rudy mengakui banyak warga Solo mengadu karena terlempar dari sekolah negeri karena terdesak siswa berlatar keluarga miskin yang dinilai tanpa batasan kuota yang jelas.
Rudy mengatakan, “Memberikan kesempatan kepada siswa gakin (keluarga miskin) untuk menempuh pendidikan di sekolah negeri, memang sebagai keharusan, namun harus disertai kuota yang jelas. Untuk PPDB Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Solo, siswa gakin diberikan kuota sebesar 30 persen dari daya tampung masing-masing sekolah, sehingga terdapat kepastian jumlah kursi yang diperebutkan calon siswa pada umumnya.”
Rudy menilai seharusnya kuota gakin harus diberi kuota maksimal, sementara selama dua tahun terakhir kuota gakin justeru diatur minimal 20 persen tanpa batasan maksimal. Rudy berharap Ganjar Pranowo mengevaluasi peraturan PPDB tersebut sehingga masalah ini tidak terulang di tahun depan.
Lebih lanjut Rudy menjelaskan bahwa ketiadaan kuota wiswa gakin dalam PPDB memang tidak melanggar aturan. Dalam peraturannya memang minimal 20 persen dan tanpa batasan maksimal. “Jika kemudian kuota siswa gakin tidak ditentukan secara pasti, berdampak kurang baik, dalam arti kecerdasan siswa kalah bersaing dengan siswa miskin yang dalam PPDB tanpa disertai prestasi akademis,” jelas Rudy.
Rudy juga mengaku belum mengetahui secara persis komposisi antara siswa gakin dan siswa baru yang melalui jalur seleksi pada seluruh SMA negeri di Solo. Rudy mengaku pihaknya tidak memiliki akses untuk memonitor perkembangan tersebut.
Be the first to comment